PILKADA Via DPRD..?? Mikir dulu Donk...!!!

Ilustrasi Pemilu

Koment Bang jaith-- Era Reformasi yang sudah menghabiskan masa 10 Tahun telah membawa perubahan kepada Pola Pikir Masyarakat. Kebebasan berbicara dan kebebasan untuk mengajukan pendapat merupakan cerminan kemajuan bangsa Indonesia. 

Perubahan demi Perubahan untuk membentuk Indonesia yang Maju dan jaya. Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. 

polemik pun terjadi setelah selesai masa Pilpres 2014 usai. Era Reformasi yang dibangun lewat pemilihan langsung selama 10 Tahun ini telah membawa perubahan negara dan daerah selama 10 tahun ini. perkembangan disegala aspek pun mulai terjadi, bahkan perkembangan wacana dan asumsi pun mulai di lihat saat ini. 

Kendatipun demikian, Pasca Pilpres pun berkembang tentang Pilkada via DPRD yang sekarang sedang di bahas para elit partai dan elit dewan yang terhormat, disisi lain, rakyat berharap agar demokrasi yang telah di bangun selama ini terpelihara dan diteruskan, sehingga menghasilkan pemimpin yang lahir dari rakyat bukan pemimpin yang lahir dari janji-janji keuntungan dan janji-janji proyek. 

Politik bermain, Politik bersliweran diantara orang-orang yang rakus kekuasaan, demi mengembangkan sayap dan tidak menerima kekalahan maka membentuk kekuasaan bawah tanah dengan mengadakan penyusunan RUU Pilkada via DPRD dengan menghapus sistem Pilkada Via Rakyat.

Para Dewan disenayan yang mendukung program RUU Pilkada via DPRD menyatakan bahwa RUU ini dibentuk untuk mengurangi anggaran Pemilihan, dan juga mengurangi tingkat Korupsi Kepala Daerah, Para dewan membawa bahasa sila ke 4 Pancasila dan menggarisbawahin kata "Perwakilan". tapi ada yang mereka Lupakan bahwa, UUD 1945 BAB 1 ayat 1 menyatakan Kedaulatan di tangan Rakyat, mereka Juga melupakan status Otonomi daerah, Mereka juga melupakan status Rakyat sebagai Penggerak Roda Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Mereka Juga melupakan Hak Rakyat yang hanya tinggal 1, yaitu memilih Pemimpin Daerah atau Nasional. Bukankah Selama ini Hak Rakyat sudah dikuasai, bukankah selama ini Rakyat sudah menjadi Penghasilan dan Keuntungan  buat mereka dan berdirinya negara NKRI. tidak ada lagi Kemerdekaan, Urusan Indonesia, Urusan Rakyat hanya diatur dengan Uang. selalu bercerita Pajak,..Pajak... dan Pajak. tapi tidak mendapatkan HAK nya... ini sama saja membodohin rakyat..

Pemerintahan yang bersih. itu harapan rakyat.

Rakyat berharap Pemerintahan yang bersih di Indonesia. Cerita PILKADA dapat menyebabkan Korupsi maka perlu dipertanyakan yang utama adalah Para kepala Daerahnya. yaitu Para Calon yang bertarung untuk PILKADA langung. Jika Anggota Dewan mau menyalahkan Rakyat atas terjadinya Money Politik, terlebih dahulu Para Dewan Berkaca untuk tidak Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 

Mengapa Terjadi Money Politik pada saat PILKADA Langsung?

1. Masyarakat tidak mengenal sosok calon Pemimpinnya. Karena calon Pemimpin tidak Pernah berbuat dan tidak nampak Kinerjanya.

2. Masyarakat tidak pernah meminta uang untuk memilih, tapi Para Calon lah yang memilih memberi Uang Untuk Menang.

3. Calon Kepala Daerah yang Haus Kekuasaan pasti akan melakukan Money Politik. Tapi calon Kepala Daerah yang memikirkan Kepentingan Rakyat dan mau mengubah kehidupan Ekonomi Rakyat akan menawarkan Program-Program yang mensejahterakan Rakyat.

4. Calon Kepala Derah yang haus Kekuasaan akan menghalalkan segala cara.

5. dll ditambah biaya Kapal untuk menjadi calon Kepala Daerah,

Nah, Jika kepala daerah Dipilih DPRD?

1. tidak akan ada Pemimpin yang Pro Rakyat.

2. Akan memicu terjadi nya Bagi-bagi Proyek atau istilah "ABS" Asal bapak Senang

3. Akan menyebabkan terjadinya Kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan.

4. Akan menyebabkan Istilah Korupsi Syariah. dimana Korupsi dapat dilakukan oleh Kepala daerah dan DPRD yang menyebabkan rakyat mulai ditelantarkan dan menjadi ada Istilah, "Daerah Kita yang Punya"

5. kemunduran dalam tatanan sistem berdemokrasi.

6.dll

oleh Karena itu, pemikiran para elit Dewan yang terhormat sangatlah Salah. Karena yang memberi Musim Money Politik adalah Oknum calon tersebut. mengingat Rakyat banyak yang lapar, dari segi ekonomi.

oleh karena itu, seharusnya para dewan tidak memikirkan RUU PILKADA tidak Langsung tersebut, tapi mereka memikirkan tentang RUU kesejahteraan Rakyat Indonesia lewat jaminan kepada Rakyat. 

Salam Persatuan Indonesia Untuk Indonesia Hebat