1.033 Lokasi Wilayah Pertahanan Negara ditandatangani dalam PP No.68 Tahun 2014

Ilustrasi: TNI AD

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dengan menetapkan 1.033 lokasi wilayah pertahanan.

Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang dimaksud dalam PP ini meliputi perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

“Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PP ini seperti dilansir situs Setkab, Selasa (16/9/20154)

PP itu  menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Wilayah Pertahanan sebagaimaana dimaksud, terdiri atas: a. Pangkalan militer atau kesatrian; b. Daerah latihan militer; c. Instalasi militer; d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. Kepentingan pertahanan udara.

Dalam lampiran II PP ini disebutkan rincian 1.033 lokasi di seluruh daerah di tanah air yang dinyatakan sebagai Wilayah Pertahanan Negara, di antaranya Rahlat Lantamal III, Cilandak, Jakarta Selatan; Rahlat Lantamal III, Bukit Inkai, Jakarta Selatan; Rahlat Kodam I Bukit Barisan, Medan; Lanud Timika, Kabupaten Mimika;  Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado; Lanud Atang Senjaya, Bogor, dan masih banyak lagi.

“Wilayah Pertahaan sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 ini.

Menurut PP  tersebut, Wilayah Pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuan kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Dalam pemanfataan ini, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan.

Selain itu, pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri Pertahanan

RUU PILKADA: PPP dan PAN akankah Berani Seperti Demokrat

Ilustrasi RUU Pilkada

JAKARTA -Koment Bang Jaith-- Sejumlah kalangan menilai partai politik yang masuk dalam Koalisi Merah Putih akan mengikuti jejak Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Refly Harun mengatakan partai politik yang berpotensi mengubah haluan seperti Partai Demokrat a.l. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Aprtai Amanat Nasional (PAN).

“Dari dua partai itu, PPP yang paling berpotensi mengikuti jejak Demokrat,” katanya kepada bisnis, Jumat (19/9/2014).

Refly memaparkan perpecahan di internal PPP menyulut aksi perubahan dukungan pilkada secara langsung. “Jika Suryadharma Ali sudah tidak menjadi ketua PPP, pasti sudah berubah haluan,” katanya.

Namun untuk PAN, sentimen Amien Rais masih mendominasi suara partai tersebut. “Saya tidak melihat Hatta Rajasa berkeinginan untuk mengubah sistem pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD.”

Namun, dukungan dari koalisi merah putih a.l. PPP, PAN, Partai Golkar, maupun Partai Gerindra dalam meloloskan RUU pilkada dengan penyelenggaraan oleh DPRD itu masih tergantung voting saat paripurna mendatang.

Begitu juga dengan suara partai pendukung pilkada secara langsung a.l. Partai Demokrat, PDIP, PKB, dan Partai Hanura. “Jika semua datang dan memberikan hak suara mereka dalam voting, pasti menang.”

Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro mengungkapkan postur 16 menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup menjadi tawaran politik bagi sejumlah parpol untuk mengubah peta politik yang mempengaruhi kebijakan fraksi di parlemen.

Dengan hadirnya petinggi parpol pendukung Koalisi Merah Putih dalam Rakernas PDIP di Semarang, Jawa Tengah, menurutnya, cukup menjadi indikator bahwa PDIP sedang melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pendukung koalisi pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Semua bisa terjadi sebelum kabinet diumumkan. Mereka masih mengadakan deal-deal politik meski dalam waktu singkat. Jokowi kan akan mengumumkan nama-nama menterinya dalam waktu dekat.”

Groundbreaking Tol Medan - Airport Kualanamu-Tebing akan Segera Dipasang

Ilustrasi: bandara Kualanamu Sumatera Utara

JAKARTA- Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Reynaldi Hermansyah mengatakan perseroan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 55% konstruksi jalan tol sepanjang 61 Km tersebut. Jasa Marga membangun sekitar 43 Km dari total proyek.

"Total investasi sebesar Rp6 triliun, kami menyediakan dana Rp4 triliun dari kas internal dan eksternal berupa pinjaman perbankan 70%," ujar Reynaldi.

Diperkirakan pengerjaan proyek tersebut akan berlangsung selama 2 tahun dengan empat ruas. Emiten berkode saham JSMR itu akan meraih konsesi selama 40 tahun. Diperkirakan potensi pengguna jalur bebas hambatan di ruas tersebut mencapai 18.000-20.000 kendaraan per hari.

Pekerjaan proyek tol itu digarap bersama dengan BUMN lain yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Masing-masing BUMN Karya tersebut menggenggam saham 15%.

Ditemui terpisah, Direktur Keuangan PTPP Tumiyana mengatakan porsi kepemilikan 15% dari proyek tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan mengandalkan fasilitas pinjaman.

"Kami akan mengandalkan fasilitas pinjaman dari perbankan guna mencukupi kebutuhan dana dalam proyek tersebut," paparnya Kamis (18/9/2014).

Proyek tol Medan-Kuala Namu diperkirakan akan mulai tahap konstruksi pada 2015 mendatang dan akan rampung pada 2018. Tol ini akan terbagi dua porsi yakni pemerintah dan investor.

Pemerintah sudah melakukan proses konstruksi dari Medan-Par Barakan-Kuala Namu. Sedangkan investor akan mengerjakan porsi Par-Barakan hingga Tebing Tinggi.

Objek Wisata Timuran; Salah Satu Wisata Pemandian asri di kabupaten Simalungun

Pemandian Alam Asri Timuran terletak di Kab,Simalungun

Koment Bang Jaith -- Objek Wisata Timuran yang terletak di Nagori Mariah jambi, Kabupaten Simalugun. merupakan Objek Wisata Pemandian Alam Air segar. dimana Sumber Air langsung dari Pusat Mata Air di Nagori tersebut. Lokasi Objek Wisata ini jika kita via kota siantar sumatara utara hanya berjarak kurang lebih 5 KM dan Pusat Kota Pematangsiantar Sumatera utara.

Warna Air yang Biru dan Tata kelola permandian yang asri memberi nuansa tersendiri bagi kita untuk berkunjung ke Objek Wisata pemandian Timuran Ini dan ingin berlama-lama untuk merasakan nuansa eksoktik alam Timuran.

Begitupun, Jika kita berkunjung ke Objek Wisata timuran ini, segala jenis jajanan dan arena bermain anak-anak juga tersedia disini. objek wisata timuran dikelola langsung oleh masyarakat Nagori mariah Jambi, dengan membentuk kelompok untuk pengumpulan dana dalam pembangunan infrastruktur dilokasi pemandian.

Masyarakat, yang ramah tamah dan santun cerminan dari Objek Wisata Pemandian Alam segar Timuran.

Jika anda berkunjung Ketempat objek wisata ini, jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan keluarga anda. Anda akan merasa lebih dekat dengan Alam dan lebih Segar dengan merasakan air Sejuk dari Alam Asri. (Jaith)

PILKADA Via DPRD..?? Mikir dulu Donk...!!!

Ilustrasi Pemilu

Koment Bang jaith-- Era Reformasi yang sudah menghabiskan masa 10 Tahun telah membawa perubahan kepada Pola Pikir Masyarakat. Kebebasan berbicara dan kebebasan untuk mengajukan pendapat merupakan cerminan kemajuan bangsa Indonesia. 

Perubahan demi Perubahan untuk membentuk Indonesia yang Maju dan jaya. Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. 

polemik pun terjadi setelah selesai masa Pilpres 2014 usai. Era Reformasi yang dibangun lewat pemilihan langsung selama 10 Tahun ini telah membawa perubahan negara dan daerah selama 10 tahun ini. perkembangan disegala aspek pun mulai terjadi, bahkan perkembangan wacana dan asumsi pun mulai di lihat saat ini. 

Kendatipun demikian, Pasca Pilpres pun berkembang tentang Pilkada via DPRD yang sekarang sedang di bahas para elit partai dan elit dewan yang terhormat, disisi lain, rakyat berharap agar demokrasi yang telah di bangun selama ini terpelihara dan diteruskan, sehingga menghasilkan pemimpin yang lahir dari rakyat bukan pemimpin yang lahir dari janji-janji keuntungan dan janji-janji proyek. 

Politik bermain, Politik bersliweran diantara orang-orang yang rakus kekuasaan, demi mengembangkan sayap dan tidak menerima kekalahan maka membentuk kekuasaan bawah tanah dengan mengadakan penyusunan RUU Pilkada via DPRD dengan menghapus sistem Pilkada Via Rakyat.

Para Dewan disenayan yang mendukung program RUU Pilkada via DPRD menyatakan bahwa RUU ini dibentuk untuk mengurangi anggaran Pemilihan, dan juga mengurangi tingkat Korupsi Kepala Daerah, Para dewan membawa bahasa sila ke 4 Pancasila dan menggarisbawahin kata "Perwakilan". tapi ada yang mereka Lupakan bahwa, UUD 1945 BAB 1 ayat 1 menyatakan Kedaulatan di tangan Rakyat, mereka Juga melupakan status Otonomi daerah, Mereka juga melupakan status Rakyat sebagai Penggerak Roda Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Mereka Juga melupakan Hak Rakyat yang hanya tinggal 1, yaitu memilih Pemimpin Daerah atau Nasional. Bukankah Selama ini Hak Rakyat sudah dikuasai, bukankah selama ini Rakyat sudah menjadi Penghasilan dan Keuntungan  buat mereka dan berdirinya negara NKRI. tidak ada lagi Kemerdekaan, Urusan Indonesia, Urusan Rakyat hanya diatur dengan Uang. selalu bercerita Pajak,..Pajak... dan Pajak. tapi tidak mendapatkan HAK nya... ini sama saja membodohin rakyat..

Pemerintahan yang bersih. itu harapan rakyat.

Rakyat berharap Pemerintahan yang bersih di Indonesia. Cerita PILKADA dapat menyebabkan Korupsi maka perlu dipertanyakan yang utama adalah Para kepala Daerahnya. yaitu Para Calon yang bertarung untuk PILKADA langung. Jika Anggota Dewan mau menyalahkan Rakyat atas terjadinya Money Politik, terlebih dahulu Para Dewan Berkaca untuk tidak Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 

Mengapa Terjadi Money Politik pada saat PILKADA Langsung?

1. Masyarakat tidak mengenal sosok calon Pemimpinnya. Karena calon Pemimpin tidak Pernah berbuat dan tidak nampak Kinerjanya.

2. Masyarakat tidak pernah meminta uang untuk memilih, tapi Para Calon lah yang memilih memberi Uang Untuk Menang.

3. Calon Kepala Daerah yang Haus Kekuasaan pasti akan melakukan Money Politik. Tapi calon Kepala Daerah yang memikirkan Kepentingan Rakyat dan mau mengubah kehidupan Ekonomi Rakyat akan menawarkan Program-Program yang mensejahterakan Rakyat.

4. Calon Kepala Derah yang haus Kekuasaan akan menghalalkan segala cara.

5. dll ditambah biaya Kapal untuk menjadi calon Kepala Daerah,

Nah, Jika kepala daerah Dipilih DPRD?

1. tidak akan ada Pemimpin yang Pro Rakyat.

2. Akan memicu terjadi nya Bagi-bagi Proyek atau istilah "ABS" Asal bapak Senang

3. Akan menyebabkan terjadinya Kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan.

4. Akan menyebabkan Istilah Korupsi Syariah. dimana Korupsi dapat dilakukan oleh Kepala daerah dan DPRD yang menyebabkan rakyat mulai ditelantarkan dan menjadi ada Istilah, "Daerah Kita yang Punya"

5. kemunduran dalam tatanan sistem berdemokrasi.

6.dll

oleh Karena itu, pemikiran para elit Dewan yang terhormat sangatlah Salah. Karena yang memberi Musim Money Politik adalah Oknum calon tersebut. mengingat Rakyat banyak yang lapar, dari segi ekonomi.

oleh karena itu, seharusnya para dewan tidak memikirkan RUU PILKADA tidak Langsung tersebut, tapi mereka memikirkan tentang RUU kesejahteraan Rakyat Indonesia lewat jaminan kepada Rakyat. 

Salam Persatuan Indonesia Untuk Indonesia Hebat

Melirik Calon Kandidat Menteri Presiden TerpilihJokowi - JK 2014 - 2019

Ilustrasi Foto Jokowi-JK 

Indonesia - Koment Bang jaith - Kemenangan Presiden Terpilih Jokowi-JK membawa angin  Perubahan dalam sistem tatanan demokrasi Kerakyatan. Rakyat indonesia memiliki Pemimpin yang dianggap bisa mengayomi rakyatnya, yang bersih dari KKN, yang bersih dari konspirasi, Yang memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. 

Naiknya Jokowi-JK sebagai Presiden terpilih telah menunjukkan Suara hati rakyat dan para Relawan Rakyat, bahwa pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia. Walaupun suasana pada saat Pemilihan hangat-hangat dingin oleh karena calon pada saat pemilihan Presiden hanya 2 pasang Kandidat, tapi hasilnya sungguh memuaskan, bahwa rakyat memiliki NKRI sepenuhnya. Karena Rakyat adalah Indonesia. dan Indonesia adalah Jokowi (Slogan Jokowi pada saat kampanye).

Setelah kemenangan Jokowi-JK dari KPU, dan MK dan dinyatakan sebagai Presiden terpilih RI ke 7. maka mutlak lah Kemenangan rakyat Indonesia melawan para elit-elit yang meng-atasnamakan Suara Rakyat tapi tidak mendengarkan suara Rakyat. 

Tidak sampai tahap kemenangan, tapi pihak KMP pun tidak mau Kalah dengan kenyataan dengan ingin membuat Perubahan RUU Pilkada dipilih DPRD.  dan hasilnya pun segera berakhir dengan pembuktian Suara Rakyat bersatu Untuk Pilkada langsung. 

dalam pelaksanaan RUU Pilkada via DPRD, presiden Terpilih disibukan dengan menyaring nama-nama calon Menteri di kabinetnya, beritanya ada 1000 kandidat yang terdata, dan sudah diciutkan menjadi 70 kandidat dan akan diciutkan menjadi 34 menteri terpilih.

Tutur Presiden Jokowi saat diwawancarain tentang kabinet menteri yang akan dibentuk bahwa dari Kalangan Profesional terdapat 18 kementerian dan 16 kementerian untuk Partai Politik. 

Menurut Saya maka Pak Jokowi selaku Presiden terpilih sudah mulai berubah haluan tentang kampanye pertamanya yaitu, 

1. MENCARI CALON KABINET YANG KERJA,KERJA DAN KERJA, 

2. CALON MENTERI DARI PARPOL HARUS SIAP KELUAR DARI PARTAI.

ini akan menjadi janji yang tidak bisa dipungkiri oleh Jokowi -JK selaku Presiden terpilih dan wakil Presiden terpilih. dan akan tetap ditagih masyarakat.

1, Mencari Calon kabinet menteri yang mau Kerja, Kerja dan Kerja.

artinya; Pak Jokowi tidak butuh yang berpengalaman, tidak butuh yang CV yang wah..wah..dan wah.. tapi Pak Jokowi butuh Menteri yang Kerja-Kerja-Kerja...

2. Pak Jokowi juga harus menghapus double job. seperti seorang Pengusaha jadi menteri (akan melindungi usahanya, dan melindungi segala tender-tendernya), dari yang berpengalaman dalam Pemerintahan (mengingat, pengalaman dahulu adalah banyak nya terlibat kasus Korupsi didaerah sampai pusat, maka perlu dihapus kandidat pengalaman karena dapat menyebabkan terulang lagi istilah Korupsi, Kolusi dan nepotisme).

3. kandidat yang cocok adalah orang yang tidak memiliki Pekerjaan.

Keuntungannya :

1. Dapat diarahkan untuk bersih dan tegas sesuai dengan peraturan.

2. memiliki komitmen dan kemauan untuk Kerja, Kerja dan Kerja dalam membenahi Kementerian.

3. memberi kesempatan kepada rakyat untuk turut mengubah Indonesia

4. Tidak Akan korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5. Mau belajar dan terus belajar untuk membenahi kementerian yang dipimpinnya.

6. memilki Rasa Takut dan Tanggung jawab yang sangat besar untuk melaksanakan Tugas.

7. Mengurangi Angka pengangguran

8. menciptakan suasana Setia kepada Rakyat dan NKRI karena ia harus membuat nama untuk dipertahankan.

Kerugian;

1. Banyak Pejabat Korup yang Kecewa.

2. Sang calon belajar maksimal 3 bulan untuk memahami Tupoksinya.

3. Banyak yang Keberatan dan coba untuk menjatuhkan mental dengan wacana-wacana mengejek karena mengangkat seorang Oknum dari yang tidak nampak dan tidak terlihat menjadi nampak dan nyata.

4. Langsung kerakyat tujuan dan sasaran sehingga Rakyat Senang, dan Elit Kecewa.

5. Polemik timbul karena para elit yang haus kekuasaan tidak dipakai jadi menteri.

apa yang diciptakan?

1. Sejarah baru untuk Indonesia bahwa Presiden terpilih Jokowi - JK menyatukan demokrasi dalam Pemilihan Indonesia lewat bersatunya rakyat lewat relawan untuk mendukung dan memenangkan jokowi JK.

2. Terciptanya Sejarah baru bahwa Dalam kepemimpinan Kabinet Jokowi , Khususnya menteri kabinet diambil dari rakyat langsung dan di unjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan dari kalangan para elit politik dan para pengusaha cari sejarah di NKRI.

3. terciptanya program-program yang mengerti rakyat lewat kabinet yang pro rakyat. 

oleh karena itu kiranya presiden terpilih Indonesia ke 7 Bpk. Jokowi JK mau mempertimbangkan hal Ini demi terciptanya suasana kerakyatan bukan suasana ke-Elitan. salam Indonesia Hebat. (jaith)

Me-refinancing utang Perseroan Rp.1,2 Trilyun PT.Holcim Menjajaki Pinjaman Rp.2 Trilyun

JAKARTA- PT Holcim Indonesia Tbk tengah menjajaki pinjaman senilai Rp. 2 triliun yang rencananya akan difinalisasi pada November 2014.

Direktur Holcim Indonesia Kent Carson mengatakan pinjaman senilai Rp.2 triliun rencananya akan digunakan untuk me-refinancing utang perseroan senilai Rp1,2 triliiun sekaligus untuk menambah belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp.800 miliar. 

Saat ini, emiten dengan kode saham SMCB itu tengah melakukan penjajakan dengan perbankan lokal dan asing.

“Belum bisa dikatakan, tetapi dengan lokal dan asing,” kata Kent dalam konferensi pers di Investor Summit, Kamis (18/9/2014).

Sebelumnya, di luar dari penjajakan pinjaman senilai Rp2 triliun, perseroan sudah merealisasikan pinjaman senilai US$98 juta dari export credit agency Jerman yang terdiri dari US$3,21 juta dan 71,76 juta euro.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, liabilitas jangka pendek perseroan mencapai Rp4,4 triliun atau meningkat dari periode sepanjang 2013 yang senilai Rp3,2 triliun. Begitu juga liabilitas jangka panjang  yang naik menjadi Rp3,3 triliun dari nilai Rp2,8 triliun sepanjang 2013 lalu.

“Kenaikan utang jangka panjang terkait ekspansi Tuban,” papar Kent dalam paparan publik.

Pinjaman jangka panjang mengalami peningkatan seiring dengan selesainya pembangunan Pabrik Tuban I pada Juni 2014. Adapun perseroan terus melanjutkan pembangunan pabrik Tuban II yang akan beroperasi pada 2015.

Nilai investasi Pabrik Tuban I senilai US$500 juta dan Pabrik Tuban II senilai US$315 juta. Menurut Patrick Walser, Direktur Holcim Indonesia mengatakan dengan mulai beroperasinya Pabrik Tuban I, perseroan akan mampu mempesingkat waktu pengiriman dengan biaya yang lebih rendah unutk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Timur dan luar Pulau Jawa termasuk Kalimantan dan Sumatra.

Berdasarkan data Holcim Indonesia, sebelum beroperasinya Pabrik Tuban I, produksi perseroan tercatat 1,8 juta ton. Setelah Pabrik Tuban I beroperasi, produksi semen perseroan melesat hingga 11,6 juta ton per tahun. Nantinya, setelah Pabrik Tuban II beroperasi, produksi perseroan akan menjadi 13,2 juta ton per tahun. (jaith)